PERSEPSI PENERAPAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Keywords: Persepsi, Wajib Pajak, UMKM, PP Nomor 23 Tahun 2018

Abstract

Sektor perpajakan adalah sumber penerimaan terbesar negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi penerapan wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif yang mendeskripsikan persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak 60 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis  karena penelitian ini ingin menggali informasi mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM terkait penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi penerapan wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 secara keseluruhan dikatakan cukup baik dan memahami, baik penururunan tarif pajak, jenjang waktu dan pembukuan keuangan. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan PP 23 Tahun 2018. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif tentang PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak.

References

Adyaputra, D. 2016. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di Pasar Raya Padang. Skripsi. Universitas Andalas Padang.
Dinas Koperasi. 2018. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2016 – 2017. www.depkop.go.id, diakses 12 Januari 2019.
Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. Jurnal: Binus Business Review. 6 (2), 298 – 308.
Hamta, F. (2019) “Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Ditinjau Dari Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Batam),” ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN). doi: 10.36987/ecobi.v5i1.74.
Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Vokasi Indonesia. 6(2), 53 – 58.
Khrisna, I. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. Artikel : Fakultas Ekonomi Universitas Ngeri Padang.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018).
Putri, T. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 14(1), 2019, 130-136.
Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A. and Yasa, I. N. P. (2018) “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.
Pramandari1, N. M. H., Yasa, N. P. and Herawati, N. T. (2018) “Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,” JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 9(1), pp. 111–120.
Rahmawati, A. and Irianto, G. (2019) “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB (JIMFEB), 8(1).
Rahayu, S., K.(2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 10(12), 19 – 24.
Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Published
2021-06-03